SUARA PELOSOK.COM, JAKARTA — Menko Polhukam Mahfud MD resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,maka calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak MahfudMD,” kata Megawati di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).
Direktur Eksekutif Algoritma sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan dipilihnya Mahfud menunjukkan PDIP ingin mengambil ceruk suara dari para pemilih muslim. Sebab, selama ini baik PDIP maupun Ganjar terkenal sebagai representasi dari kelompok nasionalis.
Apalagi, menurut Aditya bergabungnya PPP dalam koalisi pendukung Ganjar dirasa belum mampu mengambil hati para pemilih muslim.
“Jadi membutuhkan figur yang bisa menarik kelompok pemilih muslim yang tentu banyak, terutama dari kalangan NU, nah ini yang menurut saya pertimbangan itu kelihatannya lebih dominan,” kata Aditya saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Meskipun, kata Aditya, rekam jejak Mahfud juga menjadi salah satu pertimbangan lain PDIP dalam menentukan pilihannya.
Terlebih, Mahfud memiliki pengalaman di bidang eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Bahkan, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
“Disebutkan juga tiga ranah, trias politika Pak Mahfud ada di sana, dari sisi pengalaman kita bisa mengetahui dengan baik, enggak ada masalah,” ucap Aditya.
Berebut suara Jatim dengan Cak Imin
Terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut dipilihnya Mahfud merupakan strategi PDIP untuk mengamankan suara pemilih di Jawa Timur.
“Mahfud menjadi pasangan yang mampu melengkapi untuk wilayah Jawa Timur maupun basis religiusitas yang selama ini terejawantah dalam kaum Nahdliyin. Jadi dengan memilih Mahfud otomatis di Jawa Timur Ganjar punya sosok untuk mengimbangi figur Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan,” tutur dia.
Namun, keinginan untuk menguasai suara di Jawa Timur ini juga bisa menjadi kelemahan. Sebab, suara di Jawa Timur sudah terbagi dengan para pemilih Cak Imin. “Ceruknya makin kecil,” ucap Agung.
Pertimbangan lainnya, kata Agung, sosok Mahfud yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang hukum dianggap mampu menjadi pelengkap sosok Ganjar.
Ganjar dinilai identik sebagai sosok berkarakter solidarity maker, figur yang biasa menjadi pengepul massa. Kehadiran Mahfud yang malang melintang di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta dikenal sebagai pakar hukum tata negara, bisa menjadi hal positif bagi administratif pemerintahan.
“Otomatis Ganjar banyak terbantu dengan itu jadi secara personel ini melengkapi solidarity maker dan administratur,” ucap dia.
Agung turut menyoroti sosok Mahfud yang terbilang tegas dan tanpa kompromi. Hal ini, menurutnya, bisa jadi kelemahan maupun kelebihan Mahfud saat berhadapan dengan para elite politik yang beragam rupa.
Alarm dari Teuku Umar untuk Jokowi
Di sisi lain, Agung memandang putusan MK terkait syarat cawapres yang diputus pada Senin (16/10) lalu juga menjadi salah satu pertimbangan PDIP dalam memilih Mahfud.
Sosok Mahfud yang pernah menjadi Ketua MK, kata Aditya, bisa dinilai sebagai bentuk alarm dari PDIP pada koalisi lain. Bahkan, alarm untuk Istana.
“Kalau mereka bermain-main di hukum ini ada Mahfud, ini alarm, sinyal keras dari Teuku Umar bahwa mereka punya cawapres yang kapasitas hukumnya di atas rata-rata,” kata Agung.
Lebih lanjut, Agung berpendapat keputusan PDIP untuk mengumumkan sosok bacawapres pendamping Ganjar pada satu hari jelang pendaftaran juga merupakan sebuah strategi tersendiri.
Menurutnya, PDIP ingin memastikan Mahfud tidak diambil oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sampai saat ini belum mengumumkan sosok pendamping Prabowo Subianto.
Selain itu, keputusan memilih Mahfud juga untuk merespons putusan MK terkait syarat capres-cawapres yang telah menimbulkan kegaduhan hukum dan politik.
“Dengan memasang Mahfud, PDIP sudah siap, ketika Jokowi tidak berada di pihak mereka dengan beragam manuver hukum tentunya akan disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud ketika nanti berhadapan dengan Prabowo dan cawapres. Jadi ini bagian dari political early warning system PDIP,” tutur Agung.
Megawati sempat menyatakan bahwa pertimbangannya memutuskan cawapres Ganjar bukan untuk kepentingan partai, pribadi, atau bahkan keluarga. Hal itu disampaikan Megawati beberapa saat setelah MK mengabulkan gugatan terkait syarat capres-cawapres.
“Itu bukan demi PDIP semata loh. Bukan hanya berkeinginan yang namanya hitungan elektoral saja loh. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh,” kata dia.
Pasangan Ganjar-Mahfud saat ini didukung oleh koalisi PDIP, Hanura, PPP, dan Perindo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan partai pengusung Ganjar-Mahfud akan mendaftarkan pasangan tersebut pada Kamis (19/10). (cnn)
