SUARAPELOSOK.COM, MAKASSAR— Naik dan langkanya elpiji (LPG) 3 kilogram di masyarakat, terus mendapat perhatian. Penyalurannya pun kini tidak seperti biasanya. Yakni, penyaluran elpiji dilakukan dengan berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Satu NIK hanya berlaku untuk pembelian satu tabung.
Strategi ini diharapkan efektif mengatasi pedagang elpiji secara ilegal. Sebab, penjualan elpiji di pangkalan resmi kerap dimanfaatkan pedagang. Modusnya, mereka membeli gas dalam jumlah banyak, kemudian dijual kembali dengan harga mahal.
Harga elpiji tiga kilogram di pangkalan resmi hanya Rp18.500 per tabung. Sementara di pedagang elpiji secara ilegal, menjual gas seharga Rp22 ribu hingga Rp23 ribu.
Harga tersebut jauh di atas HET. Pihak pangkalan juga mesti diberi teguran karena menjual elpiji dalam jumlah banyak.
Kondisi itu dikeluhkan Sulastri (40). Menurutnya, stok elpiji di pangkalan resmi hanya bertahan beberapa jam saja. Stok elpiji cepat habis karena diborong pedagang.
“Kadang kita jengkel juga, pangkalan ini kok biarkan pedagang borong banyak,” protesnya, kemarin.
Ulah pangkalan resmi tersebut disesalkan, sebab jika elpiji diborong pedagang secara ilegal, harga sulit dikontrol. Kadang mereka memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga.
“Kalau langka begini, pasti mereka naikkan harga seenaknya,” ujar warga Kecamatan Biringkanaya itu.
Kondisi serupa juga dikeluhkan Munandar. Dia mengaku kesal jika gas elpiji dibongkar di pangkalan resmi, stoknya tidak bisa bertahan lama. Setelah pembongkaran dari truk, tak lama kemudian datang pedagang ilegal membeli dalam jumlah banyak.
“Ini tidak boleh dibiarkan, harusnya Pertamina larang itu. Izin pangkalan harus dicabut,” protesnya.
Salah seorang warga di Kecamatan Makassar, mengaku terpaksa membeli satu tabung isi ulang elpiji melon seharga Rp40 ribu. Ia sudah tak tahu harus mendapatkannya di mana lagi.
“Sudah keliling cari tiap hari. Ada yang jual, tapi terbatas. Pas ki datang, sudah tidak adami barangnya. Ada didapat yang jual, harganya Rp40 ribu. Jadi beli ka biar mahal begini, daripada tidak bisa masak,” ucap Cici, ibu rumah tangga ini.
Rapat Koordinasi
Kemarin, Jumat, 6 Oktober, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemprov Sulsel melakukan rapat koordinasi dalam rangka menjaga distribusi BBM dan elpiji di wilayah Sulsel. Rapat tersebut digelar di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Kepala Bidang Energi Baru dan Terbarukan ESDM Sulsel Andi Ishak, menuturkan bahwa BBM dan elpiji menjadi peran penting dalam penggerak ekonomi masyarakat.
Maka dari itu, perlu dijaga bersama distribusinya supaya sasaran. “Supaya BBM dan elpiji subsidi dapat dinikmati seluruh masyarakat Sulsel,” ucapnya.
Sementara Sales Area Manager Retail Sulawesi Selatan dan Barat Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Eko menjelaskan Pertamina fokus menjamin ketersediaan BBM dan elpiji untuk kebutuhan masyarakat Sulsel.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan alur kebijakan kuota Public Service Obligation (PSO) untuk BBM dan elpiji. Alur usulan atau penambahan kuota bermula dari permohonan pemerintah daerah kepada BPH Migas untuk kuota BBM dan Ditjen Migas untuk kuota elpiji.
“Tugas kami bertindak sebagai operator atau pelaksana teknis pendistribusian berdasarkan regulasi dan kuota dari pemerintah,” ujarnya.
Perketat Pengawasan
Eko menambahkan, selain bertindak sebagai operator, pihaknya juga sebagai pengawas di tingkat lembaga penyalur seperti SPBU, agen hingga pangkalan elpiji.
“Selain itu di tingkat pengawas terdapat juga BPH Migas, Kementerian ESDM, Kepolisian dan pemerintah daerah yang menjaga agar distribusi BBM dan elpiji lancar dan sesuai peruntukannya,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan mengenai program subsidi tepat BBM dan elpiji yang dijalankan pemerintah melalui Pertamina. Kata dia, program subsidi tepat BBM telah berjalan sejak Maret 2023. Pembelian solar subsidi menggunakan QR Code sudah diterapkan.
”Progresnya sudah 100 persen kendaraan yang telah teregistrasi di wilayah Sulsel,” tambahnya.
Saat ini seluruh SPBU telah menerapkannya. Sementara untuk program subsidi tepat elpiji saat ini realisasi on boarding. Pangkalan siap mendata konsumen. Pendataan sudah dilakukan pada 30.147 pangkalan untuk wilayah Sulawesi dan 98 persen atau 11.749 pangkalan untuk Wilayah Sulsel.
“Diharapkan nantinya elpiji 3 kg dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” terangnya.
Program ini bertujuan agar penyaluran elpiji subsidi 3 kg tepat sasaran dengan segmen yang diatur pemerintah dan juga untuk melindungi konsumen yang berhak.
“Konsumen yang dimaksud berhak seperti rumah tangga kurang mampu, UMKM kecil, petani sasaran dan nelayan sasaran,” tuturnya. (*/fjr)
