SUARAPELOSOK.COM, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi akan mengirim 15 nama calon penjabat kepala daerah di lima kabupaten/kota. Lima daerah itu meliputi Kabupaten Wajo, Pinrang, Luwu, Sidrap dan Jeneponto.
Masa jabatan Bupati Sidrap Dollah Mando dan wakilnya H Mahmud Yusuf akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Begitu pun dengan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dan Wakilnya Paris Yasir berakhir bersamaan dengan Dollah Mando.
Sementara itu, masa jabatan Bupati Luwu , Pinrang dan Wajo pada dasarnya akan berakhir pada awal tahun 2024 mendatang.
Masa jabatan Basmin Mattayang sebagai Bupati Luwu akan berakhir pada 15 Februari 2023 mendatang. Sedangkan masa jabatan Irwan Hamid sebagai Bupati Pinrang berakhir pada 24 April 2024 mendatang.
Adapun masa jabatan Amran Mahmud sebagai Bupati Wajo akan berakhir pada 15 Februari 2024.
“15 nama untuk lima daerah akan diusulkan pemprov. Tiga masing-masing DPRD kabupaten/kota,” kata Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah, Idham Kadir, Senin, (30/10/2023).
Meski demikian, pemprov Sulsel saat ini masih menunggu surat Kementerian Dalam Negeri untuk permintaan pengusulan.
Untuk Luwu, Wajo dan Pinrang yang masa jabatannya berakhir di tahun 2024 tapi penjabatnya akan dilantik Desember mendatang, Pemprov membantah penyebutan soal pemangkasan. Pasalnya hanya pengurangan beberapa bulan.
“Nda dipotong masa jabatannya. Nda sengaja. Kayak Pinrang itu April. Wajo Februari. Dikurangi 1-2 bulan lah,” ungkapnya.
Perintah Jokowi
Sementara itu di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi langsung kepada ratusan penjabat (Pj) kepala daerah agar netral pada Pemilu Serentak 2024.
Jokowi ingin para penjabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi.
“Tidak intervensi apa pun. Membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).
Jokowi mengingatkan semua gerak-gerik penjabat kepala daerah dipantau publik. Menurutnya, sangat mudah mengetahui bila ada penjabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu.
Dia berkata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah tiga bulan sekali. Jokowi pun ikut memantau kerja para penjabat kepala daerah setiap hari.
Jokowi meminta penjabat kepala daerah mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Dia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran. “Begitu Bapak Ibu miring-miring, saya ganti,” ujarnya.
Hari ini Jokowi mengumpulkan 197 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta hari ini. Sebanyak 194 orang pj. kepala daerah hadir di Pengarahan Presiden RI kepada Para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia.
Mereka yang hadir terdiri dari 23 penjabat gubernur, 37 penjabat wali kota, serta 133 penjabat bupati. (int)